indomedia.co -Wakil Ketua Komisi VI
DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan pentingnya perusahaan
BUMN Karya untuk segera menuntaskan kewajiban keuangan kepada para subkontraktor, pemasok, dan mitra terkait lainnya.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2024. Rapat ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Wijaya Karya (WIKA), PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, serta PT Brantas Abipraya, yang dilaksanakan pada Rabu, 5 Maret 2025.
Dalam rapat tersebut, Adisatrya menyoroti masalah penundaan pembayaran yang dapat merusak citra perusahaan BUMN Karya di mata mitra bisnis.
"Sekarang muncul persepsi bahwa jika mendapatkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan ini, apakah akan dibayar atau tidak? Ini harus segera diperbaiki. Kita harus menghilangkan persepsi negatif ini," ujar Adisatrya saat memimpin rapat.
Legislator ini juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan BUMN Karya menambahkan aspek payables (pembayaran kewajiban) dalam indikator kinerja mereka.
"Pembayaran kepada vendor harus jelas dan tepat waktu. Saya kira ini harus menjadi bagian dari Quality Performance Agreement (QPA) dalam kinerja perusahaan-perusahaan ini ke depan," tegasnya dilansir dari Parlementaria.
Selain masalah pembayaran, Adisatrya juga menekankan pentingnya efisiensi dan optimalisasi berkelanjutan dalam kinerja BUMN Karya. Ia mengungkapkan bahwa setiap tahun, perusahaan-perusahaan ini perlu terus berupaya melakukan efisiensi, tidak hanya di masa-masa sulit, tetapi juga ketika kondisi finansial lebih stabil.
"Setiap tahun harus ada perbaikan dari segi efisiensi dan optimalisasi," lanjutnya.
Terkait dengan model bisnis yang dijalankan oleh perusahaan BUMN Karya, Adisatrya mengingatkan bahwa sektor ini bersifat kompetitif dengan margin keuntungan yang tipis.
"Bisnis ini bukan bisnis dengan margin besar, ini bisnis dengan margin kecil. Oleh karena itu, mitigasi dan analisis risiko sebelum mengambil proyek, terutama yang besar, sangat penting. Jika ada salah hitung sedikit saja, biaya proyek bisa melebihi margin yang ada," ungkapnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi VI DPR RI dalam salah satu poin kesimpulan rapat meminta agar BUMN Karya melaporkan hasil efisiensi, evaluasi proyek, dan pembayaran kewajiban keuangan mereka per triwulan.
"Ini penting agar kami bisa memantau perkembangan dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini berjalan dengan transparan dan akuntabel," tandas Adisatrya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Komisi VI DPR RI berharap perusahaan-perusahaan BUMN Karya dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kepercayaan publik serta mitra kerja dalam menjalankan proyek-proyek strategis di masa depan. ***
Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google News
Ikuti berita dan artikel lainnya di Saluran WhatsApp Indomedia.co