indomedia.co - Direktur Eksekutif Sumut Foundation, Andi Sirait, menegaskan bahwa tudingan terhadap Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas banjir, merupakan pandangan yang tidak berdasar secara teknis.Menurut Andi, banjir yang terjadi di sejumlah titik di Kota Medan beberapa waktu terakhir bukan disebabkan oleh kegagalan sistem drainase, melainkan karena daya tampung sungai yang tidak memadai dan tingginya debit air dari kawasan hulu."Kalau drainase yang dikerjakan Dinas SDABMBK gagal, seharusnya setiap kali hujan deras seluruh Medan tergenang. Tapi faktanya, hanya beberapa titik tertentu yang terdampak, dan itu pun karena sungai meluap. Jadi masalah utamanya bukan di drainase, melainkan di kapasitas sungai," tegas Andi Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Oktober 2025.Andi menilai, Dinas SDABMBK telah menunjukkan kinerja yang profesional dan berorientasi pada hasil nyata. Berbagai proyek perbaikan dan rehabilitasi drainase yang dilakukan dalam dua tahun terakhir dinilai menunjukkan kemajuan yang signifikan."Banyak kawasan yang dulunya langganan banjir kini jauh lebih cepat surut. Itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja sistematis. Kami melihat SDABMBK bekerja sesuai arahan Wali Kota Medan dan berpegang pada perencanaan yang berbasis data," ujar mantan Sekjen BEM IAIN Sumatera Utara ini.Lebih lanjut, Andi mengingatkan agar pengawasan DPRD terhadap anggaran SDABMBK Kota Medan Tahun 2024–2025 dilakukan secara objektif, tidak hanya didorong oleh kepentingan politik."Kami menghargai fungsi kontrol DPRD, tapi publik juga harus cerdas menilai. Tidak semua persoalan bisa dijelaskan hanya dengan angka anggaran. Ada aspek teknis seperti kajian hidrologi, tata ruang, dan keterbatasan fiskal yang perlu dilihat secara utuh," jelasnya.Andi menegaskan, pengendalian banjir merupakan tanggung jawab lintas sektor, bukan semata-mata kewenangan Pemko Medan. Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, penanganan luapan sungai menjadi tanggung jawab bersama, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan pemerintah pusat."Drainase hanya menyalurkan air ke sungai. Kalau sungai sudah penuh, air pasti meluap. Jadi tidak adil jika kesalahan diarahkan sepenuhnya kepada Dinas SDABMBK," tambahnya.Sumut Foundation, lanjut Andi, justru memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan konsistensi Pemko Medan serta SDABMBK dalam memperbaiki infrastruktur perkotaan dan sistem drainase."Kami melihat keseriusan Dinas SDABMBK Kota Medan. Di tengah keterbatasan anggaran, mereka tetap turun ke lapangan, menyentuh persoalan langsung masyarakat. Itu bukti nyata, bukan sekadar retorika," ujar Andi Sirait.Selain itu, Andi juga mendesak BBWS Sumatera II agar lebih aktif dalam menangani sedimentasi dan normalisasi sungai, khususnya di Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Denai, yang sering menjadi sumber luapan air."Normalisasi sungai harus segera dipercepat. Jangan biarkan kerja keras Pemko Medan terhambat karena persoalan di hulu. Kalau aliran sungai lancar, sistem drainase kota pun akan berfungsi maksimal," pungkasnya.Sementara itu, Dinas SDABMBK Kota Medan diketahui secara rutin melakukan kegiatan normalisasi drainase yang dipenuhi sampah, sebagai bagian dari komitmen menjaga kelancaran sistem pengaliran air di kawasan perkotaan. ***Baca berita dan artikel Indomedia.co lainnya di Google NewsIkuti berita dan artikel lainnya di Saluran WhatsApp Indomedia.co